menteri telekomunikasi. Perangkat Telekomunikasi; 10. menteri telekomunikasi

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 – PERUBAHAN KEDUA. Lulusan Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997) dan Magister Sejarah Hubungan Internasional dari London. Sumber file : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Penomoran Telekomunikasi Penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara. Permenkominfo No. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International. ANGGOTA 1 KELAYAKAN PEYELENGGARAAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. a. U. Siaran Pers Tentang Menkominfo Percepat Penyelesaian Pembangunan BTS Daerah 3T. 25-01-2010 / 25-01-2010. Mulyana December 15, 2021. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang. Johnny menikah dengan Maria Ana serta mempunyai tiga orang anak. Jenis / Bentuk Peraturan. Mencabut: PERMENKOMINFO No. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 12. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 2 (1) Perizinan berusaha, termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran, izin usaha, dan izin komersial atauperaturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor tahun 2015 tentang penyampaian informasi kebencanaan melalui penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, menimbang : a. Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 9. Dalam rangka melaksanakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka pada tanggal 28 Oktober 2010 ditetapkan struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan. KOMINFO/2/2006. Siaran Pers Tentang Perluas Jaringan 5G, Kominfo Siapkan Insentif. "Sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo, BAKTI harus mengawali pembangunan BTS secepat mungkin sejak awal tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional. Regulasi. KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 537/KEP/M. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Sumber. Status Peraturan. 2021/No. KOMINFO/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/Per/M. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. ID – Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Ia merupakan profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat (kini Indosat Ooredoo Hutchison), Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom. KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan Indonesia Terkoneksi dengan membangun infrastruktur telekomunikasi merata di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 0l/PER/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Meta. 17. Peraturan Menteri Komunikasi. Badan/Pengarang: Indonesia, Kementrian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 16: Jenis / Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri : Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PERMENPemerintah menetapkan pemenuhan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) naik menjadi 35% untuk Perangkat Subscriber Station 4G dan 5G yang akan digunakan di Indonesia. TBN = Tambahan Berita Negara. wikipedia. Website Kementerian Komunikasi dan Informatika. TENTANG. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 46 Tahun 2022. MENARA BERSAMA . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tarif Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1037); 6. A. Menteri Johnny berharap, sinergitas antara Pemerintah dan APJATEL dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, terutama dalam sektor telekomunikasi. T. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10, BN. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); MEMUTUSKAN:Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi T. Detail Pratinjau Berkas Pratinjau Terjemahan Berkas. Badan/Pengarang. KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia, Nama singkatan, KKD. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. Kementerian Kominfo juga melakukan penataan spektrum frekuensi radio untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G,. KUCHING: Pengalaman 10 tahun dalam kabinet negeri akan dimanfaatkan sepenuhnya Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi bagi merealisasikan agenda kementerian itu menjelang tahun 2030. 2021/No. KOMINFO/3/2008, BN 2008/KOMINFO. Nomor Peraturan. KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 13. Indonesia, Kementerian Komunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika. KOMINFO/12/2006; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M. AYU PUTRI MILANA. 1156, peraturan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. go. Tel : 603-89113440 Faks : 603-89113466 E-mel : webmaster@inform. Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) KOMPAS/WAWAN H PRABOWO. Tutup. Omar Ong Yoke Lin (sebagai Menteri Perhubungan, Telekomunikasi dan Pos) Menteri Komunikasi Dan Digital yang terkini ialah Tuan Fahmi Fadzil sejak 3 Disember 2022. gov. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NOMOR: 02/PER/M. +62 811-1595-307. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan KontribusiMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ID: 12 HLM. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna dan mengikuti kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan jasa teleponi dasar pada jaringan tetap lokal perlu dilakukan penyesuaian parameter standar kualita s pelayanan serta tolok ukurnya. Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (05/10/2020). Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 58 Tahun 2022. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. Presiden Groundbreaking Pusat Pelatihan Nasional PSSI di IKN a day ago. 2. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan. 9 Jakarta Pusat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M. Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang masuk ke Indonesia, Pemerintah melalui tiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian. KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:. TERKINI; Sertifikasi TKDN Kini Lebih Cepat, Akuntabel, dan Transparan 27-09-2023 22:51:58; Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting 27-09-2023 20:36:52; Presiden Joko Widodo Luncurkan Bursa Karbon Indonesia 26-09-2023 15:49:04; Presiden Tekankan. Judul. GO. 12. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. id: 4 hlm. [4] 22 Mei 2023 04:11 WIB · 4 menit baca. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Plate menyatakan bahwa prinsip utama pembangunan digital adalah menghubungkan yang tidak terhubung atau connecting the unconnected, kemandirian, dan kedaulatan digital. 16. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 2 (1) Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas infrastruktur telekomunikasi nasional, menara harus digunakan secara bersama. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305); 10. Penomoran Telekomunikasi adalah kombinasi digit yang mencirikan identitas Pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara, atau layanan Telekomunikasi. bahwa penggunaan layanan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah atau badan hukum dibutuhkan dalam menyediakan layanan publik, sehingga dipandang perlu mengatur proses perizinannya secara sederhana, efisien, dan efektif;. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANGMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mencabut Pasal 82 ayat (1) Diubah dengan : Permenkominfo No. Dalam rangka mendukung implementasi Internet of Things (IoT) di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan P eraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Low Power Wide Area (LPWA). id. go. bahwa penggunaan layanan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah atau badan hukum dibutuhkan dalam menyediakan layanan publik, sehingga dipandang perlu mengatur proses perizinannya secara sederhana, efisien, dan efektif;. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG STANDAR TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI RADIO MARITIM MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M. bahwa untuk melaksanakan. KOMINFO/12/2005 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/P/M. 28-12-2021 / 29-12-2021. falatehan@postel. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Gedung Utama Lantai V Kementerian Komunikasi dan Informatika Jln. Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital Indonesia. PUTRAJAYA: Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKOM) kini dikenali sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital, kata Menterinya Fahmi Fadzil. Badan/Pengarang. Mulyana December 15, 2021. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Plate menegaskan spektrum frekuensi radio untuk jaringan telekomunikasi 5G di Indonesia aman tidak menganggu spektrum frekuensi keselamatan penerbangan. Ia juga pernah bekerja di PT. bahwa ketentuan tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan. 3, BN. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri. 13, BN. Ilustrasi. jdihkemkominfo@mail. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/. 6 TAHUN 2016, BN. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. [email protected]: 6 hlm. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 5: Jenis / Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri : Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PERMEN: Tempat Penetapan. id. 28. Dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat Kabinet di sini, Fahmi berkata pertukaran nama itu telah disahkan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) Tan Sri Mohd. Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 10. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 12. Kom, IPM, S3 Doctor of Engineering, jurusan Electrical dan Electronic Engineering, Mobile Communication lulusan Tokyo Institute of Technology JAPAN pada tahun 2004; untuk S2 Magister Komputer lulus dari Universitas Indonesia JAKARTA si tahun 1998; dan S1. 7. Wapres Meyakini Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi 4 days ago. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi, memberikan rasa keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016. Masukan dan tanggapan dapat disampaikan melalui alamat email [email protected] Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PER/M. Badan/Pengarang. (1120), LL KEMKOMINFO : 69 HLM: 15: Peraturan Menteri : 13 Tahun 2021: 12-10-2021: 18-10-2021: Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile. Subjek: BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI – ORGANISASI DAN TATA KERJA: Status Peraturana. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 12. nomor : nomor : penanaman modal 18 tahun 2009 07/prt/m/2009 19/per/m. KOMINFO/12/2006; 11. [email protected] hubungi kami untuk menemukan solusi seputar layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Website Kementerian Komunikasi dan Informatika. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi danTelekomunikasi; 11. 2. 4. bahwa pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan. drs. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 8. KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap; 13. Kategori Page | admin. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. id: 108 hlm. Jasa Telekomunikasi; 8. Indonesia akan segera memasuki era baru teknologi telekomunikasi modern 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia. Nezar Patria, lahir tanggal 5 Oktober 1970 dikenal sebagai wartawan, aktivis, dan penyair, Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia (2022-2023). Dari 33 orang calon yang. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. falatehan@postel. Keterangan. Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.